Sekolah Islam MIMHa di Bandung, Belakangan publik diwarnai kegemparan setelah beredarnya video yang diklaim menampilkan Menteri Keuangan menyebut bahwa guru adalah beban negara. Namun, hal ini segera dibantah oleh Menteri Keuangan sendiri dan Kementerian Keuangan sebagai hoaks, hasil dari deepfake atau video yang diedit secara manipulatif.
Dalam klarifikasinya, Sri Mulyani menegaskan:
“Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoax.”
Meski demikian, dalam forum resmi di ITB (7 Agustus 2025), Sri Mulyani sempat menyampaikan bahwa gaji guru dan dosen merupakan tantangan besar bagi keuangan negara:
“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?”
Pernyataan ini memicu kritik publik karena dianggap berpotensi melepas tanggung jawab negara terhadap pendidikan.
Sekolah Islam MIMHa Sebagai Sekolah Swasta di Bandung: Menegaskan Komitmen terhadap Kesejahteraan Guru
Sebagai lembaga pendidikan swasta, MIMHa tetap teguh memprioritaskan kesejahteraan guru—meski dengan keterbatasan dana—karena bagi kami guru bukanlah beban, melainkan investasi bangsa.
“Di Sekolah Swasta MIMHa di Bandung, kami berkomitmen untuk terus memuliakan guru. Meski dengan segala keterbatasan sebagai sekolah swasta, kami berusaha memberikan kesejahteraan terbaik. Karena bagi kami, guru bukan beban, melainkan sumber cahaya ilmu yang harus dijaga dan dihormati.” Ujar Dede Siti Hasanah, S.Sos., M.M., Kepala Divisi Pendidikan YFHB MIMHa
“Jika sekolah swasta mampu menempatkan guru sebagai prioritas meski dengan dana terbatas, sudah seharusnya negara yang memiliki kewenangan dan sumber daya besar lebih menghargai dan menyejahterakan guru. Gaji guru adalah hak, bukan beban.”
— Yana Purnama, S.Pd.
Kepala MTs Informatika MIMHa
Kami menghimbau agar pemerintah:
- Memberi klarifikasi yang lebih mendalam mengenai maksud dari pertanyaan terkait partisipasi masyarakat—agar tidak terkesan mengurangi tanggung jawab negara atas pendidikan.
- Berkomitmen secara nyata terhadap konstitusi—yaitu mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan, termasuk untuk kesejahteraan guru, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
- Menghentikan framing yang menyamakan anggaran untuk guru sebagai beban, dan mulai melihat investasi pada pendidik sebagai pijakan untuk masa depan bangsa.
Sumber Referensi:
Liputan6.com – Hoaks Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara
Detik.com – Pernyataan Menkeu Soal Guru Beban Negara Hoaks, Pertanyaan Aslinya Dikritik
Antaranews – Govt Denies Viral Video Claiming Minister Called Teachers a Burden
UMJ.ac.id – Pernyataan Sri Mulyani Soal Gaji Guru dan Dosen Picu Kontroversi
Dompet Dhuafa – Teachers and Lecturers’ Salaries, Burden or Investment?